jurnalispos.id, Tangsel – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Dedi Budiawan, membantah adanya isu pembuatan KTP massal jelang Pilkada serentak 2020. Dedi mengungkapkan, dua persyaratan dasar akan menyulitkan hal tersebut (pembuatan KTP massal) terjadi.
“Ngga mungkin itu (pembuatan KTP massal). Ngga ada. Karena begini, prosedur pembuatan KTP itu, pertama dia (warga) harus melampirkan surat pindah dari kota asal. Yang kedua, dia juga harus melampirkan data kepemilikan rumah, atau ngontrak,” kata Dedi Budiawan, Selasa kemarin (15/09/2020).
“Misalnya begini, kalau dia pindah kesini sudah punya rumah, kita lihat data kepemilikan rumahnya. Kalau dia ngontrak, dia harus bawa KTP pemilik kontrakannya. Jadi ngga mungkin tiba-tiba bisa bikin KTP, apalagi dikait-kaitkan dengan Pilkada,” tambahnya.
Dedi menuturkan, pihaknya akan melayani siapapun sesuai dengan prosedur. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ungkapnya, dirinya tidak memiliki kepentingan politik kepada para calon.
“Kalau saya prinsipnya hanya melayani sesuai prosedur, siapapun yang datang ke saya,” ujarnya.
Dedi menyatakan, saat ini data kependudukan yang wajib KTP di Kota Tangsel pada sistem Disdukcapil sebanyak 1.003.182 jiwa. Yang sudah melakukan perekaman, tambahnya sebanyak 984.029 jiwa.
“Total yang berKTP di sistem kami ada satu juta sekian. Yang belum melakukan perekaman sebanyak 19.153 jiwa. Kami mendorong aparatur di bawah, hingga RT/RW untuk segera mensosialisasikan kepada warga, agar datang ke kecamatan untuk melakukan perekaman,” tutur Dedi.
Sebelumnya, beredar informasi adanya pengerahan massa dari wilayah Serang Banten, untuk dibuatkan KTP Tangsel, menjelang Pilkada serentak Desember mendatang.(red)
Sumber : tangselchange
Foto : kompas.com
