DPRD Pangandaran Gelar Rapat Paripurna Gelar Rapat Paripurna KUPA-PPAS Tahun 2020

  • Whatsapp
banner 468x60

jurnalispos.id, Pangandaran – Kamis, 30 Juli 2020.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menggelar rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap penjelasan Bupati Pangandaran terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Pangandaran, Selasa (04/08/2020).

Dalam rapat paripurna tersebut, sebanyak enam fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Pangandaran menyetujui dan menerima penjelasan Bupati Pangandaran dan dibahas pada tahap selanjutnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rara Agustin menyampaikan, dengan adanya dinamika kondisi ekonomi terutama saatpandemicovid-19 menyebabkan perlunya perubahan terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan di tahun 2020 sekaligus sinkronisasi terhadap perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2016 2021.

“Sebagai solusi alternatif dan opsi penting dalam penyesuaian pengelolaan keuangan daerah. pada rancangan KUPA, baik pendapatan daerah, pembiayaan daerah, maupun belanja daerah setelah perubahan mengalami kenaikan. Dan kenaikan tersebut tentu tidak dapat dihindan’ yakni akibat prioritas belanja jejaring pengaman sosial (social safety net) pada masa pandemi,”ujarnya.

Menurut dia, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memahami benar situasi dan kondisi anggaran yang kita miliki. Karena tidaklah mudah untuk memulihkan kondisi ekonomi pasca covid-19.
“Namun kita hams tetap optimis dan menyadari bagaimana pentingnya kerjasama sinergis dan dukungan semua pihak terkait,”katanya.

Rara mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah yang diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2020 sudah tepat yakni dengan mengoptimalisasi sektor-sektor penerimaan daerah.

”Kami juga sependapat bahwa rasionalisasi belanja daerah dan pergeseran belanja berdasarkan skala prioritas merupakan salah satu opsi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. semoga keadaan ekonomi makro indonesia khususnya kabupaten pangandaran dapat segera pulih kembali,”harap Rara.

Oleh karena itu, kata dia, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima dan menyetujui Rancangan KUPA dan PPAS Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2020 untuk mendapatkan pembahasan pada tahapan selanjutnya.

Sementara itu, Sekertaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Encep Najmudin dalam pandangan umumnya menyampaikan terkait Rancangan Perubahan KUPA PPAS Perubahan tahun anggaran 2020 bahwa tahapan penyampaian draf KUA-PPAS Perubahan dan draf APBD agar memperhatikan jadwal tahapan sesuai dengan ketentuan perundang undangan terhadap pelaksanaan kegiatan fusik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga agar di dorong ketetapan waktu pengerjaannya.

“Pada intinya kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setuju untuk di bahas pada tahapan selanjutnya,”sebutnya.

Ketua Fraksi Persatuan H.Asikin menyebutkan, bahwa perubahan KUA dan PPAS memungkinkan dilakukan perubahan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi ekonomi makro dan asumsi pendapatan daerah yang menyebabkan deflsit atau surplus anggaran perlu dilakukan pengurangan dan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis kegiatan dan

belanja. terkait dengan itu, dalam penetapan alokasi anggaran SKPD hendaklah memperhatikan kinerja dalam tahun berjalan.

“Proses penyusunan perubahan KUA PPAS bukan sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian pencapaian selama periode januari 2020 sampai dengan juni 2020 serta dibandingkan dengan tiga tahun ke belakang pada periode yang sama seharusnya menjadi tolak ukur dalam penyusunan KUA-PPAS anggaran 2020 ini. Kami berharap, angka-angka dalam KUA-PPAS anggaran 2020 adalah angka yang rasional wajar, sehingga kelak dapat dipertanggungjawabkan,”pinta Asikin.

Sedangkan, Sekenaris Fraksi Golkar Ade Ruminah menambahkan, berdasarkan apa yang disampaikan Bupati Pangandaran mengenai rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Pangandaran tahun 2020, maka dalam pandangan umum kali ini fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pangandaran dapat menerima dan bersedia untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Hamdi menyampaikan, pihaknya juga sangat memahami betul bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, KUA-PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2020 tersebut untuk dibahas selanjutnya oleh panitia anggaran DPRD untuk ditetapkan dalam suatu nota kesepakatan. oleh karena itu, sebelum lebih lanjut membahas dan menyepakati hal tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan apresiasi kepada Bupati Pangandaran yang telah menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Pn‘oritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan(PPASP) Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2020.

”Kami Fraksi Partai Amanat Nasional dapat memahami dan menerima penjelasan Bupati Pangandaran tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Flapon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2020 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya,”tutupnya. (Hms/ivan)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *