JURNALISPOS.ID, KOTA TANGERANG-Menteri Sosial Tri Rismaharini kesal mendapati dugaan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tangerang dipotong oleh oknum pendamping keluarga penerima manfaat (KPM).
Risma menerima laporan langsung dari warga saat inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah kecamatan Pinang di RT 01/01 dan RT08/01, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang. Sedangkan di Kecamatan Karang Tengah berkunjung ke RT 03/RW03, Kelurahan Karang Tengah Kota Tangerang. Saat sidak tersebut, ia menemukan dua warga penerima manfaat yang mengaku tidak mendapat bansos sesuai besaran yang ditentukan.
“Kamu dananya dipotong oleh siapa? Sebut namanya, ada polisi di sini yang siap menindaklanjuti,” ucap Risma pada warga di Tangerang, Rabu (28/7).
Menurut pengakuan salah seorang warga penerima bansos, besaran bantuan tunai yang seharusnya ia terima senilai Rp200 ribu dipotong oleh oknum pendamping. Warga menyebutnya sebagai “uang kebijaksanaan” yang diserahkan secara sukarela.
Risma juga heran tindakan pendamping KPM yang meminta kartu bansos beserta kartu dan pin ATM milik warga. Padahal kartu atm berisi uang bansos harus dipegang oleh setiap penerima manfaat.
“Ibu, ini saya kasih tahu kalau kartu ATM , pin dan kartu sembako itu harus dipegang ibu sendiri, enggak boleh disimpan orang lain,” tutur Risma.
Mendengar angka yang disebut, Risma dibuat terkejut. “Banyak sekali 50 ribu,” ujarnya. Seolah mengerti ketakutan warga itu, Risma kembali berusaha mengorek keterangan perihal penyunatan bansos tersebut dengan mencoba meyakinkan warga tadi agar tidak takut berbicara. “Nggak apa-apa ibu, jujur aja, sebab banyak yang menuduh kami koruptor, padahal saya nggak mungut apa pun,” ucap meyakinkan.
Risman menjelaskan keterangan jujur dari warga tersebut begitu dibutuhkan agar masyarakat mengetahui dengan terang terkait siapa yang bermain dalam program penyaluran bansos ini. “Ibu nggak kasihan sama saya, saya susah-susah malah orang curiga ke kita, saya nggak mungut apa pun,” ungkapnya.
Selain itu, Risma juga mendapati dugaan oknum mencurangi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau disebut juga program sembako. Temuan di lapangan mendapati sembako yang diterima warga tidak senilai Rp200 ribu. Warga juga diminta membayar Rp5 ribu untuk biaya plastik untuk program BPNT.
Sebagai informasi, Kementerian Sosial memiliki tiga program bantuan sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/bantuan sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam penyalurannya ke RT/RW Kemensos dibantu oleh pendamping penerima manfaat.(nean)
